Nelayan Kecil Indonesia Butuh Perlindungan Hukum & Keadilan
ILUSTRASI – Tidak adanya proteksi kepada akibat krisis iklim di laut, belum diakuinya Masyarakat Adat di wilayah pesisir & laut, serta tidak adanya proteksi hukum bagi perempuan nelayan jadi isu mendesak. IVOOX.ID/AI
Pemberdayaan komunitas adat, lokal, & nelayan skala kecil jadi sorotan dalam Konferensi Kelautan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Ocean Conference (UNOC) 2025 yg berlangsung pada 913 Juni di Nice, Perancis.
Agung Nugroho, pengajar & peneliti dari Departemen Manajemen, Fakultas Ekonomi & Bisnis Universitas Indonesia (FEB UI) yamg menghadiri konferensi UNOC 2025, membawa isu proteksi nelayan kecil & perempuan pesisir dari ancaman penggunaan alat tangkap trawl yg merusak.
Agung bergabung sebagai delegasi dari Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) & The Invisible Thread (TINTA), sebuah organisasi nirlaba internasional yg berfokus pada pemberdayaan komunitas adat, lokal, & nelayan skala kecil.
Dalam forum tersebut, KNTI bersama Koalisi Transform Bottom Trawling (TBT) menekankan pentingnya pelarangan penggunaantrawldan modifikasinya di wilayah tangkap tradisional, demi menjaga keberlanjutan sumber penghidupan nelayan lokal.
“Agung Nugroho bersama perwakilan TINTA dari Puerto Riko, India, & Brasil, menyuarakan pengalaman nyata komunitas nelayan di lapangan,” begitu keterangan resmi laman UI, yg diakses Minggu (6/7/2025).
Delegasi ini menyerukan perlunya supervisi & penegakan hukum yg lebih kuat kepada pelanggaran alat tangkap, serta mendorong reformasi tata kelola kelautan yg inklusif & berkeadilan.
UNOC 2025 jadi pentas penting untuk memperkuat komitmen global kepada keadilan kelautan & konservasi keanekaragaman hayati laut, termasuk pencapaian target 3030, serta penguatan kebijakan berbasis sains & pendanaan untuk ekonomi biru & ketahanan masyarakat pesisir.
Ironi & Ketimpangan
Nelayan berkontribusi akbar dalam penyediaan protein laut & menjaga kedaulatan pangan. Namun, peringatan Hari Nelayan 2025 tanggal 6 April lalu memunculkan ironi yg mendalam bagi nasib nelayan kecil & tradisional di Indonesia.
Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (KIARA), Susan Herawati, menyampaikan bahwa Hari Nelayan semestinya jadi momentum bagi negara untuk mengevaluasi sejauh mana perlindungan, pengakuan, & pemberdayaan kepada nelayan sudah dijalankan. Ia menegaskan bahwa pemerintah harus berpihak kepada nelayan kecil, perempuan nelayan, pekerja perikanan, & masyarakat adat di pesisir.
Momentum Hari Nelayan ini jadi momentum pengingat kepada Presiden Prabowo untuk memberhentikan & mengerjakan evaluasi kepada kebijakan & perizinan yg selama ini sudah terbukti & yg akan berpotensi untuk merampas ruang hidup & memarginalkan nelayan, ujar Susan, dalam keterangan resmi.
KIARA mencatat adanya kebijakan yg dianggap mengancam ruang hidup nelayan, antara lain: Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Hasil Sedimentasi di Laut, kebijakan Persetujuan Kesesuaian Kegiatan Pemanfaatan Ruang Laut (PKKPRL), reklamasi, integrasi penataan ruang tanpa pelibatan nelayan, skema Penangkapan Ikan Terukur, serta legalisasi industri pertambangan nikel & proyek strategis nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025.
Ancaman Serius bagi Nelayan Kecil
Selain kebijakan yg bermasalah, KIARA juga menyoroti berbagai kekosongan hukum yg memperparah ketidakadilan yg dialami nelayan kecil. Tidak adanya proteksi kepada akibat krisis iklim di laut, belum diakuinya Masyarakat Adat di wilayah pesisir & laut, serta tidak adanya proteksi hukum bagi perempuan nelayan jadi isu mendesak.
Susan juga menyebutkan bahwa Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan & Pemberdayaan Nelayan tidak dijalankan secara efektif. Ditambah lagi dengan ego sektoral antar kementerian & belum diratifikasinya Konvensi ILO 188 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan.
Data kriminalisasi juga jadi catatan kelam. Sejak 2015 hingga 2025, sebanyak 72 orang masyarakat pesisir & pulau kecil mengalami kriminalisasi, lima di antaranya meninggal duniasatu dibunuh oleh preman, & empat ditembak oleh aparat. Dari jumlah tersebut, 40 orang adalah nelayan yg menolak aktivitas pertambangan di wilayahnya.
SUMBER
