Komedi 1365

Kadang-kadang sejarah & hukum dapat punya selera humor yg sangat halusatau sangat sarkastik. Coba perhatikan baik-baik: Negarakretagama, karya Mpu Prapanca yg ditulis tahun 1365 M, isinya adalah katalog klaim wilayah Majapahit ke seluruh penjuru Nusantara. Sementara di zaman modern, ada satu pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yg sangat populer & sering dijadikan senjata para pengacara: Pasal 1365, tentang perbuatan melawan hukum. Apakah ini kebetulan numerik biasa? Atau apakah semesta sedang menyelipkan kode alam? Kalau anda suka ngaku-ngaku wilayah orang di tahun 1365, siap-siap digugat pakai pasal 1365?

Mari kita berandai-andai sedikit. Tahun 1365 Masehi, di bawah temaram cahaya lentera & aroma dupa istana, Mpu Prapanca sedang sibuk menulis apa yg pada dasarnya adalah brosur promosi kekuasaan ala Majapahit. Judulnya memang indah: Negarakretagama. Tapi isinya? Full klaim sepihak. Mulai dari Sumatera, Malaka, Buton, Bali, Maluku, hingga Papua yg entah dari mana tahu-tahu ikut masuk daftar. Pokoknya semua dijembreng seolah sedang bikin peta dunia versi lokal, tanpa riset lapangan, tanpa konfirmasi narasumber, & tanpa izin pemilik tanah. Sangat cocok jadi bahan gugatan massalkalau saja pasal 1365 sudah berlaku saat itu.

Bayangkan kalau Majapahit masih eksis hari ini, pasti sudah kewalahan menerima surat panggilan pengadilan. Sebab, menurut pasal 1365 KUHPerdata:

Tiap perbuatan melanggar hukum, yg membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yg karena salahnya menerbitkan kerugian itu untuk mengganti kerugian tersebut.

Nah, coba cocokkan. Klaim wilayah sepihak? Ada. Kerugian pihak lain? Banyak. Unsur melawan hukum? Silakan tanya pakar waris Kerajaan Sunda. Apalagi setelah tragedi Bubat, yg dapat masuk kategori penggagalan perjodohan secara sistematis plus pembantaian. Kalau Sunda punya regu kuasa hukum kala itu, Majapahit dapat kena tuntutan karena trauma historis multigenerasi.

Lalu lihat Bali. Dalam Negarakretagama, disebut sebagai bagian dari kekuasaan Majapahit. Padahal masyarakat Bali sedang asyik-asyiknya hidup damai denganawig-awig, lontar, & upacara ngaben. Tiba-tiba dicaplok secara administratif. Kalau hari ini, itu mirip-mirip perusahaan asing yg tiba-tiba pakai logo desa adat buat promosi produk tanpa izin. Masuk pasal 1365? Masuk banget. Bahkan dapat kena tambahan pasal pelanggaran hak komunal.

Buton & Maluku? Sama. Tahu-tahu dimasukkan dalam daftar sebagai wilayah yg tunduk & wajib setor rempah. Rempahnya belum panen, manusianya belum kenalan, tetapi sudah diklaim sebagai kawan dagang strategis. Di pengadilan hari ini, itu dapat dikategorikan sebagai pemalsuan hubungan diplomatik.

Papua? Nah, ini paling ajaib. Di tahun 1365, Papua barangkali belum pernah dengar kabar soal Majapahit. Tapi namanya sudah masuk brosur. Ini setara dengan orang yg mengaku berteman dekat dengan selebriti Hollywood, padahal baru sekali lihat di televisi. Di dunia hukum, itu dapat masuk pasal 1365 dengan embel-embel kerugian reputasi budaya.

Mari kita simulasikan sidang:

Hakim: Apakah terdakwa, Kerajaan Majapahit, mengakui sudah menciptakan daftar wilayah dari Sumatera hingga Papua tanpa konfirmasi dari pihak bersangkutan?

Majapahit: Itu cuma deklarasi, Yang Mulia. Kami cuma bikin daftar buat pamer.

Hakim: Tapi akibat daftar itu, muncul berbagai tekanan politik, upeti paksa, & konflik berdarah. Itu termasuk kerugian.

Majapahit: Zaman dulu belum ada KUHPerdata, Yang Mulia.

Hakim: Tapi hukum adat sudah ada. Di Sunda adapiagem, di Bali adaawig-awig.Anda tidak dapat sembarangan.

Dan kita belum bicara soal akibat jangka panjang. Berkat glorifikasi Negarakretagama, generasi sekarang tumbuh dengan narasi bahwa Majapahit pernah menguasai seantero Asia Tenggara. Akibatnya, banyak pihak hari inidari kalangan tertentumerasa punya hak moral untuk mengulang kejayaan, sambil lupa bahwa yg dijadikan referensi adalah daftar sepihak yg dapat dikategorikan sebagaioverclaimhistoris.

Kalau betul pasal 1365 sudah berlaku sejak 1365, daftar penggugat pasti panjang. Sunda akan menuntut ganti rugi gagal nikah & trauma kolektif. Bali mengajukan gugatan atas eksploitasi simbolik. Maluku menggugat atas pemaksaan monopoli rempah. Dan Papua? Mungkin cukup dengan satu pernyataan, Kami bahkan tidak tahu kalian siapa.

Jadi kalau ada yg hari ini dengan bangga bilang Kita adalah pewaris Majapahit!, mohon dilampirkan juga surat pernyataan tidak sedang dalam proses hukum. Karena kalau pasal 1365 itu serius diterapkan mundur ke zaman ke-14, Majapahit dapat jadi kerajaan dengan rekor gugatan tertinggi di Asia Tenggara. Bahkan mungkin dunia.

Kesimpulannya sederhana: sebelum sibuk mengklaim wilayah, kejayaan, atau sejarah masa lalu, sebaiknya baca KUHPerdata dulu. Minimal pasal 1365. Karena glorifikasi tanpa dasar dapat berujung gugatan. Dan ingat, yg menulis sejarah boleh yg menang, tetapi yg membaca ulang sejarah dapat siapa sajatermasuk pengacara.

Di masa lalu, mungkin cukup dengan lontar & stempel kerajaan. Tapi hari ini, klaim wilayah tanpa dasar dapat dianggap penyerobotan. Jadi kalau masih gemar bikin daftar kejayaan, pastikan itu tidak berubah jadi daftar tuntutan.