Ekonomi

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkap fakta mengejutkan bahwa Bandara IMIP Morowali beroperasi tanpa pengawasan petugas Bea Cukai dan Imigrasi, menimbulkan sorotan pada pengelolaan fasilitas di kawasan industri nikel Sulawesi Tengah.

Putusan Mahkamah Konstitusi membatalkan skema hak atas tanah hingga 190 tahun di IKN, memicu perdebatan investasi dan kepastian hukum. Pemerintah menegaskan revisi ini memperkuat legalitas proyek pembangunan IKN yang berkelanjutan.

Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) kembali mencetak rekor tertinggi sepanjang masa dengan penutupan di level 8.602,1, didukung oleh stabilitas ekonomi dan kebijakan pemerintah. Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa memberikan tanggapan positif atas perkembangan ini.

Realisasi Kredit Usaha Rakyat (KUR) dan pembatasan investasi smelter nikel menjadi fokus utama pemerintah menjelang akhir 2025. Dua kebijakan ini diharapkan mampu membentuk fondasi ekonomi Indonesia yang lebih kuat di 2026.

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa baru tentang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang mengkritik sistem pajak warisan kolonial dan kebijakan daerah yang membebani rakyat kecil. Fatwa ini menyoroti keadilan sosial dan logika syariah dalam perpajakan.

KAI melaporkan penjualan tiket kereta api mencapai 566.806 tiket menjelang libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, dengan diskon hingga 30% dan kuota 1,5 juta tiket diskon tersedia.

Empat operator SPBU swasta resmi menyetujui pembelian impor BBM melalui Pertamina Patra Niaga hingga akhir tahun 2025, dengan Shell mulai memasuki pasar bulan ini.

Direktur Jenderal Bea dan Cukai mengumumkan setoran cukai hasil tembakau mencapai Rp176,5 triliun hingga akhir Oktober 2025, tumbuh 5,7 persen dari tahun sebelumnya.

Kementerian Pertanian bersama Satgas Pangan menindak tegas 212 produsen beras nakal yang menyebabkan ketidakstabilan harga beras di pasaran. Operasi ini diharapkan menstabilkan pasar dan melindungi konsumen dari kecurangan.

Kementerian Keuangan menginformasikan realisasi penarikan utang baru sebesar Rp570,1 triliun hingga 31 Oktober 2025, mencapai 78 persen dari target pembiayaan dalam outlook APBN 2025.