Prabowo Pangkas Anggaran Dinas Pejabat

Efisiensi anggaran negara jadi sorotan utama dalam pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Salah satu langkah konkret yg digaungkan adalah pemangkasan anggaran perjalanan dinas pejabat, yg sering kali dinilai tidak efisien & boros.

Prabowo dengan tegas menyebut bahwa anggaran sebesar Rp47,8 triliun untuk perjalanan dinas, khususnya ke luar negeri, harus dikurangi hingga 50 persen.

Mari kita simak bersama alasan kuat Presiden Prabowo mengharapkan pemangkasan anggaran perjalanan dinas.

Pada Senin, 2 Desember 2024, Menteri Agama, Nasaruddin Umar, dalam acara Hari Anti Korupsi di Kementerian Agama RI, mengungkapkan bahwa banyak perjalanan dinas yg dilakukan oleh para kepala kantor wilayah (Kanwil) di Kemenag semestinya dapat diganti dengan pertemuan melalui aplikasi Zoom.

Ia menyoroti bahwa beberapa Kanwil Kementerian Agama menghabiskan lebih banyak waktu untuk belanja oleh-oleh ketimbang berfokus pada tugas inti mereka.

“(Perjalanan dinas) dilakukan ke Jakarta tiga hari, satu harinya nongol, tetapi hari kedua ke Tanah Abang, ke mana-mana. Apa yg dibawa pulang ke daerahnya? Koper oleh-oleh, baju kaus, & sebagainya. Tapi materi yg bermanfaat untuk umat, kepada bangsa, enggak kelihatan, ujar Nasaruddin.

Dalam kesempatan itu, Nasaruddin juga memaparkan hasil penelitian yg menunjukkan bahwa manfaat dari perjalanan dinas luar negeri cuma sekitar 0,5 persen kepada tujuan program yg diusung.

Fakta ini menegaskan bahwa perjalanan dinas kerap jadi beban anggaran tanpa memberikan akibat nyata bagi masyarakat.

Sumber : https://nasional.kompas.com/read/202…ya-jalan-jalan

Oleh karena ada fenomena pemborosan anggaran melalui perjalanan dinas yg tidak memberikan akibat yg berarti bagi masyarakat, maka Presiden Prabowo menyerukan supaya seluruh jajaran pemerintahan, baik pusat maupun daerah, mengurangi perjalanan dinas.

Seruan tersebut dihinggakan Prabowo dalam acara Tanwir & Resepsi Milad ke-112 Muhammadiyah di Universitas Muhammadiyah Kupang, NTT, Rabu, 4 Desember 2024.

Prabowo menyampaikan bahwa anggaran perjalanan dinas ke luar negeri mencapai sekitar USD 3 miliar atau setara dengan Rp 47,8 triliun.

“Hitungan kita perjalanan luar negeri saja itu Indonesia, ini perjalanan luar negeri pejabat-pejabat US$ 3 miliar. Saya minta dikurangi 50% saja, kalau dapat dikurangi 50%,” mengatakan Prabowo.

Sehingga, menurut Prabowo dengan dikurangi 50%, negara dapat mengerjakan penghematan senilai Rp 15 triliun.

Penghematan Rp15 triliun yg diusulkan akan diarahkan untuk program-program strategis, seperti pembangunan bendungan & irigasi untuk pertanian, serta perbaikan fasilitas pendidikan.

“Itu Rp 15 triliun, berapa bendungan? berapa irigasi, berapa SD yg dapat kita perbaiki, berapa anak sekolah dapat kita kasih makan? mengatakan Prabowo.

Bahkan Prabowo meminta para menteri berpuasa mengerjakan perjalanan luar negeri selama lima tahun ke depan.

Tolonglah para menteri puasa dulu. Puasanya 5 tahun. Kalau 5 tahun kita ekonomis satu setengah miliar dolar dari perjalanan saja saudara-saudara, bayangkan itu apa yg kita dapat,” lanjut Prabowo.

Prabowo juga meminta para pemimpin daerah, untuk lebih ketat dalam mengatur pengeluaran anggaran & lebih kritis dalam merencanakan kebijakan yg berdampak langsung pada kebutuhan rakyat.

Hematlah untuk kepentingan negara. Kita sudah tahu kesulitan rakyat, kita tahu banyak undang-undang yg bertabrakan. Solusinya, mari fokus pada hal-hal yg paling dibutuhkan rakyat, bukan sekadar seminar atau diskusi yg bertele-tele, ungkap Prabowo.

Sumber :
https://www.cnbcindonesia.com/news/2…inta-dipangkas
https://www.timenews.co.id/nasional/…angunan-rakyat

Sikap Prabowo tersebut mencerminkan visi besarnya untuk menjadikan efisiensi anggaran sebagai katalisator pembangunan yg lebih inklusif & berkelanjutan.

Lewat pemotongan anggaran yg tidak produktif, pemerintah dapat memastikan bahwa setiap rupiah benar-benar memberikan manfaat langsung bagi rakyat.

Kebijakan pembatasan perjalanan dinas tidak cuma bertujuan untuk menekan defisit anggaran, tetapi juga sebagai bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam mengelola uang rakyat.

Jika diterapkan secara konsisten, langkah ini diharapkan sanggup menciptakan perubahan budaya kerja di kalangan pejabat, dari yg sebelumnya berorientasi pada formalitas jadi lebih fokus pada hasil nyata.

Penghematan ini bukan cuma soal angka, melainkan soal komitmen untuk membangun Indonesia yg lebih adil, efisien, & berpihak pada kebutuhan rakyat.

Dengan kebijakan pemangkasan aggaran perjalanan ini, Prabowo menegaskan pada jajarannya bahwa keberpihakan pada rakyat harus jadi inti dari setiap keputusan pemerintah.